nusakini.com--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang hasil rampasan tindak pidana korupsi untuk digunakan oleh Kejaksaan Agung di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa (24/07).  

Ketua KPK Agus Raharjo dan Jaksa Agung HM Prasetyo, disaksikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo melakukan serah terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Rampasan dari KPK kepada Kejaksaan Agung RI. 

Kejaksaan Agung dapat menggunakan barang milik negara (BMN) dengan mekanisme PSP yang diserahterimakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.  

Barang yang diserahterimakan terdiri dari satu unit rumah dan tanah serta empat kendaraan roda empat. Barang tersebut adalah barang hasil rampasan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (incracht) sehingga statusnya telah menjadi aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. 

• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya
• Laporkan Perilaku Suaminya, Ini Kisah Perjuangan Istri Dirut Taspen
• Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif, PT Taspen Digeledah KPK
• Resmi! Jokowi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
• Dipolisikan Gegara Bawa Dokumen KPK di Praperadilan, Ini Respon Firli

Bagi KPK, penyerahan penggunaan BMN ini merupakan upaya aset recovery yang berfungsi dalam rangka mengembalikan kerugian negara.  

“Kami ingin kepada teman-teman, KPK terutama, aset recovery salah satu yang kita jadikan target supaya kita bisa mengembalikan kerugian negara, sehingga derita yang dialami negara bisa dipulihkan,” ujar Ketua KPK. 

Jaksa Agung mengatakan pihaknya berterima kasih dan menyambut baik keputusan KPK yang bersedia memberikan barang rampasan untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana Kejaksaan Agung. Menurutnya, hal ini menunjukkan sinergi untuk bersama mencari solusi terbaik atas penyelesaian barang rampasan. 

Jaksa Agung memandang, pengalihan status barang rampasan ini setidaknya memiliki dua manfaat yaitu mengurangi beban pemeliharaan yang dikeluarkan negara untuk melakukan perawatan, serta penghematan bagi negara dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana. 

Wakil Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung apabila ada Barang Milik Negara yang dapat dioptimalkan untuk digunakan oleh intitusi yang membutuhkan.   

“Kami dalam berbagai rapat pimpinan, ingin BMN ini harus benar-benar dioptimalkan, utilisasinya dan the highest best use menjadi pegangan kita semua. Jadi, kalau ada yang dibutuhkan sesuai ketentuan kami sangat mendukung,” jelasnya. (p/ab)